Sejumlah kementerian dan lembaga seperti kepolisian, Kominfo, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal dilibatkan. Hadi mengungkapkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Interpol dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melacak sumber operasional situs judi online. Menkopolhukam mengatakan, mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah itu melakukan deposit untuk bermain judi online dengan nilai Rp 100 sampai 200 ribu. Sebab dalam tahapan tertentu orang-orang yang tak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online hingga bertindak merugikan orang lain bisa diketagorikan sebagai ‘kecanduan’ dan butuh penanganan lebih dari sekadar hukum. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri,dan masyarakat, diharapkan kita dapat mempercepat pemberantasan judi onlinedan pinjaman online, sehingga mendukung terciptanya masyarakat digitalyang sehat finansial. Denganhampir 80% masyarakat berpotensi terpengaruh, Indonesia kini menghadapi kondisidarurat judi online.
Nilai transaksi judi online di Indonesia terus meningkat, di Semester I 2024 ini, jumlahnya mencapai Rp100 triliun.
- ”Aktivitas judi online dapat melibatkan anak sebagai pelaku, korban, saksi maupun anak dari pelaku perjudian.
- Dia menjelaskan jumlah transaksi tersebut berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Hingga saat ini, pihak Kemenko Polhukam tengah menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dijadikan sebagai dasar hukum penugasan Satgas Judi Online.
Menghadapi perkembangan metode transaksi judi online, Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga lainnya untuk memperkuat pemantauan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah penting untuk melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya judi online. Kominfo, ungkap Usman, telah mendeteksi bahwa judi online awalnya berkamuflase sebagai gim daring. Melalui kerja sama yang erat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari judi online dan melindungi masyarakatnya dari jeratan aktivitas ilegal ini. Orang tua dan anggota keluarga harus diajak untuk lebih peka terhadap perilaku mencurigakan dan memberikan edukasi sejak dini mengenai dampak negatif dari judi online. Dukungan keluarga dapat membantu mengurangi ketergantungan dan mendorong anggota keluarga untuk mencari bantuan jika terjerat dalam aktivitas perjudian.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan tersebut yakni memutus aliran keuangan pelaku. Pemerintah telah memblokir lebih dari 3.455 rekening yang terindikasi terkait judi online sejak paruh akhir 2023 hingga tahun 2024. Selain itu, 47 akun e-commerce yang slot digunakan untuk transaksi ilegal juga telah diblokir. Budi menyampaikan saat ini kementeriannya hanya dapat menurunkan atau take down situs judi online yang ada di sosial media.
Sektor Paling Diminati Investor di Indonesia 2024
Untuk menangani masalah judi online di Indonesia, PPATK bekerja sama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memberantas judi online. Iklan judi online masih marak bertebaran di media sosial seperti YouTube dan Facebook, dan diklaim sebagai tindakan ilegal tanpa izin resmi dari perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE). Para bandar judi online diduga menggunakan teknik phishing atau pengelabuan di dunia digital untuk menyebarkan iklan mereka. Banyak yang beranggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Sehingga judi online dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Hal ini tak lepas karena faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi pelaku.
Hingga November 2024, Kemkomdigi Tangani 5.128.871 Konten Perjudian
Budi Arie pun menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pada saat itu telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian untuk memberantas judi online. M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Sementara itu, Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra berkomitmen serius memberantas judi online di Indonesia. Ia menyatakan pihaknya mendukung penuh dan bersinergi dengan pemerintah dan regulator, dalam memerangi judi online.
